Upaya China Mengatasi Laju Pertumbuhan Penduduk Yang wajib Kita Baca
Hal mendasar dari materi Upaya China Mengatasi Laju Pertumbuhan Penduduk, bila setiap masyarakat negeri wajib mempunyai kemampuan pemahaman seputar pembahasan ekonomi, hal ini dikarenakan dengan kemajuan ekonomi di rumahtangga, masyarakat dan negara itu sendiri, maka belajar ekonomi memang wajib di galakkan sejak dini, sejak masih mengenal bangku pendidikan. wajib dicatat bahwa gaji lulusan ekonomi termasuk yang tertinggi dari disiplin apapun. Ekonomi mengajarkan bagaimana membuat keputusan yang tepat. Kemampuan ilmu ekonomi misalnya pengambilan keputusan: apa yang wajib dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran
Upaya China Mengatasi Laju Pertumbuhan Penduduk
Dalam kaitannya dengan Aplikasi program keluarga berencana, di kesempatan kali ini kita akan belajar dari penerapan kebijakan pengendalian populasi di China. Berdasarkan data yang diperoleh dari the United Nations Statistic Division dalam situs resminya di unstat.un.org, hingga dengan 2017 Estimasi jumlah penduduk China merupakan sebesar 1,394 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan kurang lebih 37% total penduduk Asia.
Dengan luas wilayah sekitar 9.59 juta kilometer persegi, artinya tingkat kepadatan penduduk/km2 merupakan sebesar 145.2. Hal ini menandakan bahwa ada sekitar 145 orang yang mendiami setiap wilayah seluas 1 km2. Melihat begitu padatnya tingkat densitas seperti yang tersebut diatas, pemerintah China mengupayakan berbagai langkah dan kebijakan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Salah satu kebijakan yang populer sekaligus mengundang kontroversi dalam menekan angka kelahiran merupakan kebijakan satu anak dalam satu keluarga (one-child policy). Disebut kontroversi Sebab menurut beberapa literatur, hanya China satu-satunya negara di dunia dimana pemerintah ikut mengatur dengan cara detil mengenai masalah perkawinan, termasuk usia pernikahan, waktu kehamilan, metode pengendalian kehamilan, jarak antara kelahiran setiap bayi, serta jumlah kelahiran dengan cara total.
Lebih jauh, kebijakan ini bersifat memaksa dan menimbulkan sanksi hukum apabila dilanggar. Walaupun demikian, banyak juga yang menyatakan bahwa kebijakan ini sangat efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk (Banister along with Harbaugh, China’s Family Planning Program: Inputs along with Outcomes, 1994).
Kebijakan one-child policy ini diperkenalkan sejak akhir 1970’an dan berlangsung selama beberapa dasawarsa. dengan cara mendasar, Anggaran ini menyatakan bahwa satu keluarga hanya boleh mempunyai satu anak laki-laki, atau maksimal dua anak apabila anak pertama yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Selain itu pemerintah China juga menyerukan supaya ada penundaan pernikahan untuk menjamin terwujudnya program ini.
wajib digarisbawahi bahwa program one-child policy ini merupakan program yang bersifat mengikat (mandatory), sehingga ada sanksi tegas untuk mereka yang menjalankan pelanggaran terhadap kebijakan ini. di praktiknya, keluarga yang menjalankan pelanggaran akan diberi sanksi dengan menjalankan aborsi atau menggugurkan kandungan berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh negara. setelah itu untuk memastikan tidak terjadi kehamilan, maka perempuan yang telah mempunyai satu anak laki-laki diharuskan menjalani sterilisasi.
Beberapa hal tersebut diatas merupakan inti-inti yang menimbulkan kontroversi, terutama untuk pegiat hak asasi manusia, sebab kewajiban yang tertuang dalam kebijakan one-child policy dianggap bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu Aplikasi pengguguran kandungan juga disebut sebagai pembunuhan yang dilegalkan oleh negara.
Meskipun demikian, menurut survei yang dilakukan oleh Forum pemerintah setempat, kebijakan one-child policy ini didukung oleh lebih dari 70% rakyat China, dan rakyat China sendiri mengaku menemui perbaikan taraf hidup berkat kebijakan ini. Lebih jauh, pemerintah China mengklaim bahwa upaya ini telah sukses mengurangi angka kelahiran hingga 400 juta selama pelaksanaannya.
Dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan sistem politik dalam negeri, pemerintah China lantas menyesuaikan diri melalui kebijakan-kebijakan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Mereka mulai mengubah peraturan-peraturan yang semula memaksa menjadi peraturan yang lebih mengedepankan komunikasi dan menempatkan masyarakat sebagai partner dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Oleh Sebab itu, pemerintah China menjalankan pelonggaran terhadap program one-child policy. Salah satu caranya merupakan dengan membagikan kesempatan kepada keluarga untuk mempunyai dua anak dalam satu keluarga (two-child policy). Kebijakan ini juga sekaligus bertujuan untuk menyeimbangkan antara populasi yang ada di saat itu, yakni antara kelompok populasi usia lanjut dengan populasi anak baru lahir. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya tidak terjadi penurunan populasi dalam jangka panjang.
Bertolak dari hal-hal tersebut diatas, maka di era 1990’an diterapkanlah program keluarga berencana yang lebih berdasarkan di kesukarelaan masyarakat (voluntary). Imbas positif dari kebijakan baru ini merupakan menimbulkan kesadaran setiap keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus melonjakkan kesejahteraan keluarga.
Terlepas dari berbagai kontroversi, berikut sisi positif dari kebijakan yang dilakukan pemerintah China:
Kesimpulan, kebijakan pemerintah China dalam mengendalikan jumlah penduduk terbukti mampu mengurangi laju populasi. Kebijakan ini juga turut membagikan andil di kemajuan perekonomian China. Namun demikian, pendekatan yang manusiawi tanpa melanggar hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan itu sendiri, sehingga kebijakan yang diambil untuk mewujudkan pembangunan ekonomi jangka panjang tetaplah wajib dalam koridor penghormatan kepada hak asasi manusia. **
Artikel Ekonomi :
Memahami Teori Pertumbuhan Populasi Thomas Robert Malthus
Pertumbuhan Populasi Penduduk Dunia beserta Permasalahannya
Belajar dari Penurunan Populasi di Jepang
Memahami Dua Sisi Bonus Demografi (Demographic Bonus)
Salah satu kebijakan yang populer sekaligus mengundang kontroversi dalam menekan angka kelahiran merupakan kebijakan satu anak dalam satu keluarga (one-child policy). Disebut kontroversi Sebab menurut beberapa literatur, hanya China satu-satunya negara di dunia dimana pemerintah ikut mengatur dengan cara detil mengenai masalah perkawinan, termasuk usia pernikahan, waktu kehamilan, metode pengendalian kehamilan, jarak antara kelahiran setiap bayi, serta jumlah kelahiran dengan cara total.
Lebih jauh, kebijakan ini bersifat memaksa dan menimbulkan sanksi hukum apabila dilanggar. Walaupun demikian, banyak juga yang menyatakan bahwa kebijakan ini sangat efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk (Banister along with Harbaugh, China’s Family Planning Program: Inputs along with Outcomes, 1994).
Kebijakan one-child policy ini diperkenalkan sejak akhir 1970’an dan berlangsung selama beberapa dasawarsa. dengan cara mendasar, Anggaran ini menyatakan bahwa satu keluarga hanya boleh mempunyai satu anak laki-laki, atau maksimal dua anak apabila anak pertama yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Selain itu pemerintah China juga menyerukan supaya ada penundaan pernikahan untuk menjamin terwujudnya program ini.
wajib digarisbawahi bahwa program one-child policy ini merupakan program yang bersifat mengikat (mandatory), sehingga ada sanksi tegas untuk mereka yang menjalankan pelanggaran terhadap kebijakan ini. di praktiknya, keluarga yang menjalankan pelanggaran akan diberi sanksi dengan menjalankan aborsi atau menggugurkan kandungan berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh negara. setelah itu untuk memastikan tidak terjadi kehamilan, maka perempuan yang telah mempunyai satu anak laki-laki diharuskan menjalani sterilisasi.
Beberapa hal tersebut diatas merupakan inti-inti yang menimbulkan kontroversi, terutama untuk pegiat hak asasi manusia, sebab kewajiban yang tertuang dalam kebijakan one-child policy dianggap bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu Aplikasi pengguguran kandungan juga disebut sebagai pembunuhan yang dilegalkan oleh negara.
Meskipun demikian, menurut survei yang dilakukan oleh Forum pemerintah setempat, kebijakan one-child policy ini didukung oleh lebih dari 70% rakyat China, dan rakyat China sendiri mengaku menemui perbaikan taraf hidup berkat kebijakan ini. Lebih jauh, pemerintah China mengklaim bahwa upaya ini telah sukses mengurangi angka kelahiran hingga 400 juta selama pelaksanaannya.
Dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan sistem politik dalam negeri, pemerintah China lantas menyesuaikan diri melalui kebijakan-kebijakan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Mereka mulai mengubah peraturan-peraturan yang semula memaksa menjadi peraturan yang lebih mengedepankan komunikasi dan menempatkan masyarakat sebagai partner dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Oleh Sebab itu, pemerintah China menjalankan pelonggaran terhadap program one-child policy. Salah satu caranya merupakan dengan membagikan kesempatan kepada keluarga untuk mempunyai dua anak dalam satu keluarga (two-child policy). Kebijakan ini juga sekaligus bertujuan untuk menyeimbangkan antara populasi yang ada di saat itu, yakni antara kelompok populasi usia lanjut dengan populasi anak baru lahir. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya tidak terjadi penurunan populasi dalam jangka panjang.
Bertolak dari hal-hal tersebut diatas, maka di era 1990’an diterapkanlah program keluarga berencana yang lebih berdasarkan di kesukarelaan masyarakat (voluntary). Imbas positif dari kebijakan baru ini merupakan menimbulkan kesadaran setiap keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus melonjakkan kesejahteraan keluarga.
Terlepas dari berbagai kontroversi, berikut sisi positif dari kebijakan yang dilakukan pemerintah China:
- adanya komitmen politik yang sangat kuat dari pemerintah.
- ketersediaan perangkat-perangkat kedokteran dengan cara lengkap dan modern.
- adanya teknologi pengendalian kehamilan yang bervariasi.
- teknik pengendalian kehamilan disediakan dengan cara gratis oleh pemerintah.
- dorongan institusi sosial yang mendukung kebijakan ini.
- adanya insentif dan sanksi tegas yang diberlakukan kepada masyarakat.
Kesimpulan, kebijakan pemerintah China dalam mengendalikan jumlah penduduk terbukti mampu mengurangi laju populasi. Kebijakan ini juga turut membagikan andil di kemajuan perekonomian China. Namun demikian, pendekatan yang manusiawi tanpa melanggar hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan itu sendiri, sehingga kebijakan yang diambil untuk mewujudkan pembangunan ekonomi jangka panjang tetaplah wajib dalam koridor penghormatan kepada hak asasi manusia. **
Artikel Ekonomi :
Memahami Teori Pertumbuhan Populasi Thomas Robert Malthus
Pertumbuhan Populasi Penduduk Dunia beserta Permasalahannya
Belajar dari Penurunan Populasi di Jepang
Memahami Dua Sisi Bonus Demografi (Demographic Bonus)
Subscribe Our Newsletter
Belum ada Komentar untuk "Upaya China Mengatasi Laju Pertumbuhan Penduduk Yang wajib Kita Baca"
Posting Komentar