Konsep dan Permasalahan dalam Perdagangan Internasional Yang Wajib Kita Ketahui
inti mendasar mengenai materi Konsep dan Permasalahan dalam Perdagangan Internasional, bila setiap warga negeri wajib mempunyai kemampuan pemahaman seputar materi ekonomi, hal ini dikarenakan dengan perkembangan ekonomi di rumahtangga, masyarakat dan negara itu sendiri, maka belajar ekonomi memang wajib di galakkan sejak dini, sejak masih mengenal bangku pendidikan. Misalnya, karir paling populer yang Bisa dikejar kebanyakan dengan gelar ekonomi. Penelitian yang berbeda cenderung menemukan nilai gaji lulusan ekonomi cukup dibayar dengan bagus. Kemampuan ilmu ekonomi misalnya pengambilan keputusan: Apa yang wajib dilakukan bisnis untuk menaikkan margin keuntungan.
Konsep dan Permasalahan dalam Perdagangan Internasional
di tulisan sebelumnya, kita telah membahas mengenai Foreign Direct Investment (FDI) sebagai salah satu elemen integral dalam proses globalisasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengupas mengenai konsep perdagangan internasional beserta permasalahan yang terkait dengannya.
Dari tinjauan teori, perdagangan internasional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan type teori mikroekonomi untuk membagikan informasi mengenai perekonomian internasional. Beberapa topik yang dibahas antara lain merupakan: analisa permintaan-penawaran di pasar internasional, perilaku konsumen dan perusahaan, kompetisi pasar, struktrur pasar oligopoli dan monopoli, serta dampak munculnya distorsi pasar. Selain itu perdagangan internasional juga membagikan Citra mengenai hubungan antara konsumen, perusahaan, pemilik usaha, serta pemerintah (Suranovic, S, International Economics: Theory along with Policy, 2010).
Dalam praktiknya, terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan perdagangan internasional. Beberapa isu itu antara lain menyangkut nasib tenaga kerja yang berasal dari negara berkembang dan negara belum berkembang sebagai konsekuensi aktivitas perdagangan antar negara. Selain itu mengemuka juga argumentasi mengenai perjanjian kerjasama perdagangan, utamanya menyangkut masalah penggunaan standar pengupahan serta keterampilan tenaga kerja.
Lebih jauh, bila berbicara mengenai tenaga kerja, permasalahan utama berasal dari sistem upah yang oleh sebagian kalangan dinilai tidak berkeadilan. Contoh sederhana: misalnya suatu produk pakaian dibuat di negara berkembang (X), dijual di negara maju (Y). Seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat, maka terjadilah lonjakan permintaan produk pakaian, yang mendorong peningkatan volume penjualan sekaligus kenaikan harga produk tersebut. Alhasil, profit yang diperoleh juga ikut terangkat.
Namun demikian, ternyata di negara X tenaga kerja memperoleh upah yang relatif rendah/tidak mendapatkan perubahan. Potensi persoalan yang muncul terutama menyangkut ketidakadilan dalam distribusi pendapatan (income distribution). Ini dikarenakan Sebab keuntungan dari penjualan (ekspor) pakaian tersebut cenderung hanya dinikmati oleh pemilik usaha dan investor didalamnya, sedangkan tenaga kerja di level bawah tidak ikut merasakan manfaatnya.
dengan cara teoretis, hal diatas tidak semestinya terjadi, sebab apabila penjualan pakaian dari negara X mendapatkan peningkatan, artinya pendapatan nasional dari ekspor produk manufaktur meningkat. Konsekuensinya, peningkatan pendapatan nasional seharusnya membagikan dampak positif kepada tenaga kerja, misalnya melalui kenaikan upah dan/atau bonus kinerja.
Akan akan tetapi dalam realita, distribusi pendapatan tersebut tidak dinikmati oleh tenaga kerja. Ini yang menjadi dasar timbulnya gerakan anti globalisasi yang menyerukan bahwa ide globalisasi hanya mengakibatkan ketidakadilan untuk negara-negara berkembang dan negara belum berkembang (Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, along with Marc Melitz, International Economics: Theory along with Policy, 2014).
Persoalan menjadi kian rumit saat pemerintah akan mengambil keputusan untuk menentukan upah minimum, sebab kebijakan ini Bisa membagikan dampak signifikan terhadap perekonomian, bagus dari sisi investor, perusahaan, ataupun dalam hal stabilitas harga. Tidak jarang persoalan standar upah tenaga kerja dijadikan isu oleh persekutuan buruh untuk menjalankan aksi demonstrasi, atau sebagai instrumen politik untuk menekan pemerintah.
Masalah lain yang muncul dari perdagangan internasional merupakan menyangkut faktor lingkungan. Dalam setiap kerjasama perdagangan, sepantasnya ditentukan pula standar lingkungan yang wajib dipelihara, supaya kegiatan ekonomi tidak mengganggu/merusak lingkungan yang ada.
Namun kenyataannya terjadi gap antara standar lingkungan yang diberlakukan di negara maju dengan yang berada di negara berkembang dan negara belum berkembang. Disatu sisi, standar lingkungan di negara maju cenderung lebih ketat dan terjaga; sementara disisi lain, dampak-dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan kurang mendapatkan perhatian di negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang.
Sebagai kesimpulan: pertama, dalam kerjasama perdagangan internasional sudah semestinya terdapat kesepakatan yang mencakup masalah kesejahteraan tenaga kerja, keadilan untuk semua pihak, serta pemeliharaan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.
Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, perdagangan internasional menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan supaya tujuan negara untuk membagikan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat Bisa tercapai. **
Artikel Ekonomi :
Tinjauan Ekonomi dalam Konflik Bahari China Selatan (South China Sea)
Mengenal Foreign Direct Investment (FDI)
ASEAN Dalam Perekonomian Global
Seputar KTT APEC 2017
Dalam praktiknya, terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan perdagangan internasional. Beberapa isu itu antara lain menyangkut nasib tenaga kerja yang berasal dari negara berkembang dan negara belum berkembang sebagai konsekuensi aktivitas perdagangan antar negara. Selain itu mengemuka juga argumentasi mengenai perjanjian kerjasama perdagangan, utamanya menyangkut masalah penggunaan standar pengupahan serta keterampilan tenaga kerja.
Lebih jauh, bila berbicara mengenai tenaga kerja, permasalahan utama berasal dari sistem upah yang oleh sebagian kalangan dinilai tidak berkeadilan. Contoh sederhana: misalnya suatu produk pakaian dibuat di negara berkembang (X), dijual di negara maju (Y). Seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat, maka terjadilah lonjakan permintaan produk pakaian, yang mendorong peningkatan volume penjualan sekaligus kenaikan harga produk tersebut. Alhasil, profit yang diperoleh juga ikut terangkat.
Namun demikian, ternyata di negara X tenaga kerja memperoleh upah yang relatif rendah/tidak mendapatkan perubahan. Potensi persoalan yang muncul terutama menyangkut ketidakadilan dalam distribusi pendapatan (income distribution). Ini dikarenakan Sebab keuntungan dari penjualan (ekspor) pakaian tersebut cenderung hanya dinikmati oleh pemilik usaha dan investor didalamnya, sedangkan tenaga kerja di level bawah tidak ikut merasakan manfaatnya.
dengan cara teoretis, hal diatas tidak semestinya terjadi, sebab apabila penjualan pakaian dari negara X mendapatkan peningkatan, artinya pendapatan nasional dari ekspor produk manufaktur meningkat. Konsekuensinya, peningkatan pendapatan nasional seharusnya membagikan dampak positif kepada tenaga kerja, misalnya melalui kenaikan upah dan/atau bonus kinerja.
Akan akan tetapi dalam realita, distribusi pendapatan tersebut tidak dinikmati oleh tenaga kerja. Ini yang menjadi dasar timbulnya gerakan anti globalisasi yang menyerukan bahwa ide globalisasi hanya mengakibatkan ketidakadilan untuk negara-negara berkembang dan negara belum berkembang (Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, along with Marc Melitz, International Economics: Theory along with Policy, 2014).
Persoalan menjadi kian rumit saat pemerintah akan mengambil keputusan untuk menentukan upah minimum, sebab kebijakan ini Bisa membagikan dampak signifikan terhadap perekonomian, bagus dari sisi investor, perusahaan, ataupun dalam hal stabilitas harga. Tidak jarang persoalan standar upah tenaga kerja dijadikan isu oleh persekutuan buruh untuk menjalankan aksi demonstrasi, atau sebagai instrumen politik untuk menekan pemerintah.
Masalah lain yang muncul dari perdagangan internasional merupakan menyangkut faktor lingkungan. Dalam setiap kerjasama perdagangan, sepantasnya ditentukan pula standar lingkungan yang wajib dipelihara, supaya kegiatan ekonomi tidak mengganggu/merusak lingkungan yang ada.
Namun kenyataannya terjadi gap antara standar lingkungan yang diberlakukan di negara maju dengan yang berada di negara berkembang dan negara belum berkembang. Disatu sisi, standar lingkungan di negara maju cenderung lebih ketat dan terjaga; sementara disisi lain, dampak-dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan kurang mendapatkan perhatian di negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang.
Sebagai kesimpulan: pertama, dalam kerjasama perdagangan internasional sudah semestinya terdapat kesepakatan yang mencakup masalah kesejahteraan tenaga kerja, keadilan untuk semua pihak, serta pemeliharaan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.
Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, perdagangan internasional menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan supaya tujuan negara untuk membagikan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat Bisa tercapai. **
Artikel Ekonomi :
Tinjauan Ekonomi dalam Konflik Bahari China Selatan (South China Sea)
Mengenal Foreign Direct Investment (FDI)
ASEAN Dalam Perekonomian Global
Seputar KTT APEC 2017
Subscribe Our Newsletter
Belum ada Komentar untuk "Konsep dan Permasalahan dalam Perdagangan Internasional Yang Wajib Kita Ketahui"
Posting Komentar