inti Fundamental mengenai materi Indonesia Membangun: mewujudkan kemandirian ekonomi, menuju poros maritim dunia, bahwa setiap masyarakat negeri wajib mempunyai kepahaman seputar materi ekonomi, hal ini dikarenakan dengan perkembangan ekonomi di rumahtangga, masyarakat dan negara itu sendiri, maka belajar ekonomi memang wajib di galakkan sejak dini, sejak masih mengenal bangku pendidikan. Misalnya, karir paling populer yang Bisa dikejar kebanyakan dengan gelar ekonomi. Ekonomi mengajarkan bagaimana membuat keputusan yang tepat. Kemampuan ilmu ekonomi misalnya pengambilan keputusan: apa yang wajib dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran

Indonesia Membangun: mewujudkan kemandirian ekonomi, menuju poros maritim dunia

Dalam tulisan sebelumnya, ‘Indonesia, Paduan antara Hartah Alam dan Budaya dengan Aneka Problematika’, kita telah mempelajari posisi strategis Indonesia, bagus dari sisi geografis ataupun di keikutsertaan'nya dalam membangun kerjasama antar negara. Selain itu disebutkan pula kondisi sosial-ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan 1945 hingga terjadinya krisis ekonomi 1997-1998, yang menjadi tonggak lahirnya Orde Reformasi. Selanjutnya, dalam artikel ini kita akan memahami perkembangan terkini pembangunan di Indonesia dan cita-cita yang hendak diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun.

Indonesia Membangun: mewujudkan kemandiraan ekonomi, menuju poros maritim dunia

Pembangunan Infrastruktur.
di 2017 lalu, pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung di kondisi makro ataupun mikroekonomi domestik, yakni pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga mencapai Rp 230 triliun (bisniskeuangan.kompas.com, Jokowi Telah Memangkas Subsidi BBM Sebesar Rp 230 Triliun, 18 Februari 2017).

Hal tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya realita bahwa masyarakat yang menikmati subsidi BBM justru mereka yang berada di strata menengah keatas. Maka atas dasar keadilan untuk masyarakat dengan cara keseluruhan, subsidi BBM akan dialihkan untuk sektor produktif seperti pertanian, kelautan dan perikanan, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Ditambahkan pula bahwa sebagian dana yang diperoleh dari pemangkasan subsidi tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan bebas hambatan, jembatan, bendungan, dan fasilitas umum lain, terutama di daerah-daerah tertinggal diluar Pulau Jawa. Tindakan ini sekaligus sebagai upaya pemeratan pembangunan dan sarana mengatasi ketimpangan (inequality) diberbagai sektor perekonomian.

Meski di awalnya terjadi gejolak karena penolakan dari sebagian masyarakat, dikemudian hari terbukti bahwa kebijakan pemangkasan subsidi ini sukses mengurangi pemborosan anggaran negara (state budget), yang lantas dimaksimalkan untuk sektor-sektor yang lebih produktif.

Menuju Poros Maritim Dunia.
Disamping itu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo juga telah mendeklarasikan cita-cita Indonesia menuju Poros Maritim Dunia (Global Maritime Axis).

Menurut keterangan resminya, poros maritim dipandang sebagai gagasan strategis yang dimanifestasikan dalam pengembangan interkoneksi antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, peningkatan sarana transportasi Bahari, serta peningkatan keamanan maritim.

Adapun agenda-agenda tersebut antara lain diwujudkan melalui penegakan kedaulatan wilayah Bahari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang kelautan (presidenri.go.id, Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, dipublikasikan di 13 Nopember 2017).

Sementara Bank Dunia dalam laporannya mencatat beberapa poin penting atas perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kebijakan pemangkasan subsidi BBM telah mampu membantu mengurangi ketimpangan dan bermanfaat untuk kepentingan yang lebih luas, seperti peningkatan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan Agunan sosial.

Di sektor perbankan, Bank Dunia juga menyorot mengenai kebijakan Bank Indonesia yang dengan cara bertahap menurunkan tingkat suku bunga acuan. Hal ini diharapkan mampu memacu perekonomian riil, sehingga daya saing sektor-sektor tersebut menjadi lebih kompetitif.

Hal lain yang dikemukakan merupakan upaya serius pemerintah Indonesia dalam memangkas biaya dan waktu untuk mengurus perijinan (working permit) untuk usaha/investasi yang akan masuk ke Indonesia. Langkah ini diyakini mampu melonjakkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan Indonesia di mata investor (the globe Bank, Indonesia Economic Quarterly: Resilience through reforms, June 2018).

Masalah-masalah Utama dalam Pembangunan.
Diluar semua upaya yang telah dilakukan pemerintah, masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pembangunan di Indonesia. Berikut rangkuman berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan Indonesia:

Masalah korupsi. Menurut data Corruption Perceptions Index 2017, Indonesia menempati peringkat 88 dari total 168 negara dalam hal indeks korupsi atau angka kejadian korupsi, jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Thailand (76), Malaysia (50), dan Singapura (8) (Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017). Hal ini mengindikasikan tingginya angka kejahatan korupsi di Indonesia.
Gesekan antar masyarakat yang berbingkai isu SARA (suku, ras, dan agama). Persoalan sosial yang berbau sentimen suku, ras, dan agama menjadi tantangan besar untuk pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan.
Gerakan radikalime dan jaringan terorisme. Tidak Bisa dipungkiri bahwa munculnya gerakan radikalisme serta teror yang terjadi beberapa kali di Indonesia berdampak negatif terhadap tingkat keamanan domestik dan menggerus kepercayaan investor asing.
Kesenjangan pembangunan antar wilayah. Meski pemerintah Indonesia telah menjalankan pembangunan dengan cara masif, terutama di daerah-daerah terpencil, namun hingga saat ini belum semua masyarakat merasakan kesetaraan dalam kesejahteraan. Hal ini tentunya menjadi tantangan serius untuk pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Masalah kebakaran hutan dan Tanah. Kejadian kebakaran hutan dan Tanah telah merusak, bukan hanya Hartah alam flora dan fauna serta kandungan mineral dalam tanah, namun juga menurunkan kualitas udara yang berdampak di kesehatan masyarakat.
Persoalan pembalakan hutan dengan cara liar (illegal logging). Hutan tropis (rainforest) Indonesia merupakan salah satu hutan terluas di dunia, dengan area meliputi 463.3 ribu mil2. Sayangnya, kejahatan illegal logging telah menghancurkan 75% area hutan di Indonesia, atau setara dengan 33.4 juta hektar. Bank Dunia bahkan mencatat kerugian total karena kegiatan illegal logging setiap tahun mencapai lebih dari US$ 2 miliar (World Bank, A Revised Forest Strategy for the globe Bank Group, 2002).
Aktivitas Illegal, Unreported, along with Unregulated Fishing (IUU Fishing). Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ministry of Marine Affairs along with Fisheries) dalam salah satu pernyataannya menyebut bahwa kerugian negara karena illegal fishing mencapai angka Rp 101 trilliun setiap tahunnya, atau setara dengan US$ 7.77 miliar (US$ 1 = Rp 13,000) (news.kkp.go.id, Kerugian Negara karena Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah, September 22, 2017).

Epilog.
Hingga kini, pemerintah Indonesia gencar melaksanakan pembangunan, terutama terkait dengan infrastruktur, sektor pertanian dan kelautan, peningkatan pembangunan daerah tertinggal, serta interkonektivitas antar pulau dan antar wilayah. Meski demikian wajib diakui, masih banyak tantangan dan persoalan pembangunan yang wajib ditanggulangi. **
Artikel Ekonomi :
Indonesia, Paduan Antara Hartah Alam dan Budaya dengan Aneka Problematika
Konsep dan Masalah Pembangunan Infrastruktur
Peran Keluarga Berencana (Family Planning) dalam Upaya Mengendalikan Populasi
Sustainable Development Goals (SDGs): mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan