Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus): suatu tinjauan Yang wajib Kita Tau
Hal mendasar mengenai materi Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus): suatu tinjauan, bahwa setiap warga negeri wajib mempunyai kemampuan pemahaman seputar pembahasan ekonomi, hal ini erat kaitannya dengan kemajuan ekonomi di rumahtangga, masyarakat dan negara itu sendiri, maka belajar ekonomi memang wajib di galakkan sejak dini, sejak masih mengenal bangku pendidikan. Misalnya, karir paling populer yang Bisa dikejar kebanyakan dengan gelar ekonomi. Ekonomi mengajarkan bagaimana membuat keputusan yang tepat. Kemampuan ilmu ekonomi misalnya pengambilan keputusan: Apa yang wajib dilakukan bisnis untuk menaikkan margin keuntungan.
Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus): suatu tinjauan
Penelitian mengenai stimulus fiskal (fiscal stimulus) telah banyak dilakukan. Beberapa studi dilaksanakan berdasar di pengalaman negara-negara yang telah mengaplikasikan kebijakan stimulus fiskal. Argumentasi yang muncul biasanya berkaitan dengan efektivitas kebijakan stimulus fiskal. Artikel ini berusaha memahami hakikat stimulus fiskal tanpa memasuki arena perdebatan tersebut.
Berbicara mengenai stimulus fiskal tentu tidak akan terlepas dari kebijakan makroekonomi. Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua perangkat kebijakan makroekonomi, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berhubung topik kali ini menyangkut kebijakan fiskal, maka untuk kebijakan moneter akan kita kupas di kesempatan lain.
bila merujuk kepada definisinya, kebijakan fiskal (fiscal policy) yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan (taxation) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Samuelson, P, in addition to William D. Nordhaus, Economics, International Edition, 2002).
Untuk kebijakan perpajakan telah kita singgung sebelumnya di bahasan peran pajak dalam perekonomian. Sementara itu, government expenditure terdiri dari dua elemen. Yang pertama yaitu government purchase, menyangkut belanja barang dan jasa pemerintah. Contohnya yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan gaji pegawai negeri. Berikutnya ialah government transfer payment, yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan sejenisnya.
Lebih lanjut, stimulus fiskal sendiri merupakan pemberian insentif atau dorongan dari sisi fiskal oleh pemerintah. Kebijakan stimulus fiskal biasanya diambil guna mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Adapun implementasi dari insentif itu antara lain: Akselerasi pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan), insentif pajak (pengurangan/penghapusan pajak tertentu), setelah itu deregulasi dalam investasi (mempermudah persyaratan investasi).
Pemberian stimulus diharapkan menjadi pemicu (trigger) kegiatan ekonomi terkait, misalnya pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja, sementara insentif pajak bermanfaat untuk melonjakkan investasi.
Dalam sejarah perkembangan ekonomi, pentingnya memakai instrumen fiskal untuk stabilisasi ekonomi diserukan oleh salah satu tokoh ekonomi yang bernama John Maynard Keynes, di saat terjadi great depression di Amerika Serikat di sekitar 1930’an.
Menurut konsep keynesian framework, penambahan belanja pemerintah Bisa menstimulasi perekonomian, bagus dengan cara langsung (melalui peningkatan konsumsi dan investasi), ataupun tidak langsung (melalui peningkatan pendapatan individu dan transfer payment). Meningkatnya pendapatan yang Bisa dibelanjakan (disposable income) dari sektor rumah tangga, akan melonjakkan konsumsi. Peningkatan konsumsi di gilirannya melonjakkan pendapatan nasional (Toglhofer in addition to Reiss, The Effectiveness of Fiscal Stimulus Packages in Times of Crisis, 2009).
Lebih jauh, studi lain menyatakan bahwa stimulus fiskal seharusnya dihentikan setelah terjadi perbaikan ekonomi, sehingga tidak menyebabkan defisit dalam jangka panjang dan instabilitas perekonomian.
Alasan detilnya sebagai berikut: walaupun peningkatan pengeluaran pemerintah Bisa mengurangi beban individu dan melonjakkan kesejahteraan dengan cara agregat; menurunkan angka pengangguran; serta melonjakkan pendapatan nasional, namun ada harga yang wajib dibayarkan kembali cepat setelah ekonomi menjalani recovery. Apabila tidak dilakukan, maka dalam jangka panjang justru akan berpotensi menimbulkan defisit anggaran serta ketidakstabilan ekonomi (Strulik in addition to Trimborn, The Dark Side of Fiscal Stimulus, Discussion Paper, Center for European, Governance in addition to Economic Development Research, 2013).
Hal lain yang menjadi persoalan yaitu mengenai seberapa besar anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan stimulus fiskal, serta bagaimana mengalokasikan anggaran tersebut di sektor ekonomi yang tepat sasaran.
Kesimpulan akhir, stimulus fiskal merupakan kebijakan makroekonomi berupa pemberian insentif disektor fiskal. Kebijakan ini diterapkan pemerintah di saat menghadapi krisis ekonomi. Meskipun mampu melonjakkan pendapatan nasional, namun terdapat argumentasi dari beberapa penelitian mengenai efektivitas stimulus fiskal serta alokasi anggarannya. **
Artikel Ekonomi :
Menimbang Efektivitas Kebijakan Grasi Pajak (Tax Amnesty)
Peran Pajak Dalam Perekonomian
Memahami Tax Evasion dan Tax Avoidance
Mengenal Shadow Economy
bila merujuk kepada definisinya, kebijakan fiskal (fiscal policy) yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan (taxation) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Samuelson, P, in addition to William D. Nordhaus, Economics, International Edition, 2002).
Untuk kebijakan perpajakan telah kita singgung sebelumnya di bahasan peran pajak dalam perekonomian. Sementara itu, government expenditure terdiri dari dua elemen. Yang pertama yaitu government purchase, menyangkut belanja barang dan jasa pemerintah. Contohnya yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan gaji pegawai negeri. Berikutnya ialah government transfer payment, yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan sejenisnya.
Lebih lanjut, stimulus fiskal sendiri merupakan pemberian insentif atau dorongan dari sisi fiskal oleh pemerintah. Kebijakan stimulus fiskal biasanya diambil guna mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Adapun implementasi dari insentif itu antara lain: Akselerasi pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan), insentif pajak (pengurangan/penghapusan pajak tertentu), setelah itu deregulasi dalam investasi (mempermudah persyaratan investasi).
Pemberian stimulus diharapkan menjadi pemicu (trigger) kegiatan ekonomi terkait, misalnya pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja, sementara insentif pajak bermanfaat untuk melonjakkan investasi.
Dalam sejarah perkembangan ekonomi, pentingnya memakai instrumen fiskal untuk stabilisasi ekonomi diserukan oleh salah satu tokoh ekonomi yang bernama John Maynard Keynes, di saat terjadi great depression di Amerika Serikat di sekitar 1930’an.
Menurut konsep keynesian framework, penambahan belanja pemerintah Bisa menstimulasi perekonomian, bagus dengan cara langsung (melalui peningkatan konsumsi dan investasi), ataupun tidak langsung (melalui peningkatan pendapatan individu dan transfer payment). Meningkatnya pendapatan yang Bisa dibelanjakan (disposable income) dari sektor rumah tangga, akan melonjakkan konsumsi. Peningkatan konsumsi di gilirannya melonjakkan pendapatan nasional (Toglhofer in addition to Reiss, The Effectiveness of Fiscal Stimulus Packages in Times of Crisis, 2009).
Lebih jauh, studi lain menyatakan bahwa stimulus fiskal seharusnya dihentikan setelah terjadi perbaikan ekonomi, sehingga tidak menyebabkan defisit dalam jangka panjang dan instabilitas perekonomian.
Alasan detilnya sebagai berikut: walaupun peningkatan pengeluaran pemerintah Bisa mengurangi beban individu dan melonjakkan kesejahteraan dengan cara agregat; menurunkan angka pengangguran; serta melonjakkan pendapatan nasional, namun ada harga yang wajib dibayarkan kembali cepat setelah ekonomi menjalani recovery. Apabila tidak dilakukan, maka dalam jangka panjang justru akan berpotensi menimbulkan defisit anggaran serta ketidakstabilan ekonomi (Strulik in addition to Trimborn, The Dark Side of Fiscal Stimulus, Discussion Paper, Center for European, Governance in addition to Economic Development Research, 2013).
Hal lain yang menjadi persoalan yaitu mengenai seberapa besar anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan stimulus fiskal, serta bagaimana mengalokasikan anggaran tersebut di sektor ekonomi yang tepat sasaran.
Kesimpulan akhir, stimulus fiskal merupakan kebijakan makroekonomi berupa pemberian insentif disektor fiskal. Kebijakan ini diterapkan pemerintah di saat menghadapi krisis ekonomi. Meskipun mampu melonjakkan pendapatan nasional, namun terdapat argumentasi dari beberapa penelitian mengenai efektivitas stimulus fiskal serta alokasi anggarannya. **
Artikel Ekonomi :
Menimbang Efektivitas Kebijakan Grasi Pajak (Tax Amnesty)
Peran Pajak Dalam Perekonomian
Memahami Tax Evasion dan Tax Avoidance
Mengenal Shadow Economy
Subscribe Our Newsletter
Belum ada Komentar untuk "Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus): suatu tinjauan Yang wajib Kita Tau"
Posting Komentar