Sejarah Terbentuknya The International Monetary Fund (IMF): misi dan kontroversi Yang wajib Kita Ketahui
inti mendasar dari materi Sejarah Terbentuknya The International Monetary Fund (IMF): misi dan kontroversi, bahwa setiap masyarakat negeri wajib mempunyai kemampuan pemahaman seputar materi ekonomi, hal ini dikarenakan dengan kemajuan ekonomi di rumahtangga, masyarakat dan negara itu sendiri, maka belajar ekonomi memang wajib di galakkan sejak dini, sejak masih mengenal bangku pendidikan. Misalnya, karir paling populer yang Bisa dikejar kebanyakan dengan gelar ekonomi. Penelitian yang berbeda cenderung menemukan nilai gaji lulusan ekonomi cukup dibayar dengan bagus. Kemampuan ilmu ekonomi misalnya pengambilan keputusan: Apa yang wajib dilakukan bisnis untuk menaikkan margin keuntungan.
Sejarah Terbentuknya The International Monetary Fund (IMF): misi dan kontroversi
Menjelang berakhirnya perang dunia kedua, tepatnya di Juli 1944, perwakilan negara yang terlibat dalam peperangan seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan beberapa negara lain mengadakan pertemuan di Bretton Woods, Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut membicarakan mengenai pembangunan perekonomian pasca perang serta penyusunan tata kelola sistem keuangan global. Dari sinilah cikal bakal institusi multinasional terbentuk, yakni Dana Moneter Internasional (the International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (the entire world Bank). Untuk bahasan kali ini akan mengulas mengenai International Monetary Fund.
IMF merupakan institusi multi negara yang ditujukan untuk menjalankan evaluasi terhadap sistem finansial global, terutama menyangkut kebijakan moneter serta posisi neraca perdagangan.
dengan cara resmi the International Monetary Fund didirikan di 1945 dan saat ini mempunyai anggota tak kurang dari 188 negara. Adapun misi utama yang diemban IMF diantaranya merupakan:
Dalam struktur organisasinya, IMF dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, wakil gubernur, serta perwakilan masing-masing anggota. Sementara untuk kepengurusan harian, tugas-tugas dewan gubernur didelegasikan kepada dewan direksi yang terdiri dari 24 orang, berisi delapan anggota perwakilan tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, China, Rusia, dan Arab Saudi, serta 16 perwakilan lain yang dipilih dengan cara bergantian setiap dua tahun. Dewan direksi sendiri dikepalai oleh seorang direktur pelaksana (managing director).
Dalam penentuan hak keanggotaan, IMF menetapkan kriteria tertentu yang dinamakan kuota. Kuota ini ditentukan oleh seberapa besar skala perekonomian nasional suatu negara yang tercermin dalam produk domestik bruto, neraca perdagangan, serta cadangan devisa. Kuota ini juga ikut menentukan hak suatu negara dalam pengambilan keputusan serta akses dana pinjaman (Brown, M, the International Monetary Fund, Advocates for International Development, 2012).
di saat ini Amerika Serikat mempunyai kuota tertinggi apabila dibandingkan dengan anggota-anggota lain. Selain itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya pihak yang Bisa memakai hak veto dalam pengambilan keputusan. Kondisi inilah yang setelah itu menimbulkan Sudut Pandang bahwa keputusan IMF sarat dengan kepentingan Amerika Serikat.
Lebih lanjut, dalam Aplikasi misi’nya, IMF mempunyai beberapa tugas inti, yakni: mengawasi kondisi moneter dan keuangan negara anggota serta perekonomian global di umumnya, setelah itu membagikan bantuan finansial (financial assistance) kepada negara anggota yang membutuhkan, serta menyediakan bantuan teknis (technical assistance).
Dalam rangka pengawasan terhadap kondisi moneter dan keuangan, dengan cara rutin dalam periode tertentu IMF mengirimkan perwakilannya untuk menjalankan penelitian (surveillance) di setiap negara anggota. Penelitian mencakup kebijakan fiskal dan moneter, tingkat suku bunga, stabilitas makroekonomi, serta kebijakan ekonomi terkait, seperti peraturan perburuhan, perdagangan, dan jaring pengaman sosial.
Lebih lanjut, IMF menerbitkan laporan analisis sistem perekonomian global yang terbit dua kali setahun dalam tajuk World Economic Outlook. Selain itu IMF juga menurunkan laporan lain menyangkut stabilitas sistem keuangan dan moneter, salah satu diantaranya merupakan Global Financial Stability Report.
setelah itu untuk bantuan finansial (financial assistance) diberikan kepada negara anggota yang mendapatkan permasalahan dalam neraca perdagangan, utang yang menjelang jatuh tempo, atau sedang mendapatkan krisis perekonomian domestik. Dalam prosedur pemberian pinjaman, IMF menerapkan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh negara penerima bantuan.
Syarat-syarat tersebut tertuang dalam penandatanganan kesepakatan atau lebih dikenal dengan nama ‘letter of intent’. Dalam praktiknya, persyaratan ini sering menjadi inti perdebatan, Sebab keharusan mengakomodasi kebijakan IMF memunculkan kesan bahwa IMF mencampuri urusan rumah tangga negara debitur.
Sedangkan untuk bantuan teknis (technical assistance) merupakan berupa jasa konsultasi dan pelatihan yang dilakukan oleh para ahli dibidangnya (fiskal, moneter, ekonomi pembangunan, dan lain-lain) kepada negara anggota dalam rangka melonjakkan stabilitas makroekonomi.
Ada banyak kritikan yang dialamatkan kepada IMF. Pertama, kebijakan yang diterapkan IMF cenderung tidak membagikan kesempatan (partisipasi) yang lebih bagus lagi, terutama untuk anggota-anggota yang berasal dari negara berkembang. Maka tidak mengherankan bila anggota-anggota tersebut meminta hak suara lebih besar, sehingga Bisa turut aktif dalam setiap pengambilan keputusan.
Lantas tidak sedikit pula pendapat yang menyatakan bahwa meski IMF menegaskan program yang dilakukan sepenuhnya berbasiskan di faktor ekonomi, akan akan tetapi dalam praktiknya, tidak jarang IMF terkooptasi dengan kepentingan politik, terutama untuk kepentingan negara-negara maju.
Bahkan Joseph Stiglitz, salah satu pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, menyebutkan bahwa syarat-syarat yang diwajibkan oleh IMF dengan mudah bertransformasi menjadi alat politik yang merugikan negara-negara berkembang.
Salah satu catatan penting yang menggambarkan kinerja IMF merupakan saat terjadi krisis ekonomi di 1997-1998 yang menerjang wilayah Asia, termasuk Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dua negara bertetangga, Malaysia dan Indonesia berbeda Sudut Pandang mengenai bantuan IMF. Perdana Menteri Malaysia di saat itu, Mahathir Mohammad memilih untuk menolak bantuan dari IMF meski tetap mempertimbangkan saran-saran yang direkomendasikan IMF.
Malaysia lebih memilih untuk mengembangkan strateginya sendiri dalam mengatasi krisis. di pertengahan 1998, disusunlah strategi dalam the National Economic Recovery Plan, antara lain dengan melonggarkan kebijakan moneter dan menurunkan tingkat suku bunga dengan cara bertahap; dan terbukti, Malaysia sukses menjalankan recovery ekonomi dalam waktu yang relatif cepat (Hui Lim in addition to Khoon Goh, How Malaysia Weathered The Financial Crisis: Policies in addition to Possible Lessons, 2012).
Disisi lain, pemerintah Indonesia dibawah presiden Soeharto memilih untuk menandatangani letter of intent, alias kontrak kerjasama dengan IMF, yang dikemudian hari terbukti semakin memperdalam krisis. Akibatnya, mata uang rupiah terdepresiasi hingga lebih dari 400%. Tercatat di awal 1997’an nilai tukar rupiah terhadap US Dollar ada dikisaran Rp 2,000-2,300/US$, melorot hingga lebih dari Rp 10,500/US$ hanya dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini setelah itu menjadi salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Soeharto. Detil mengenai krisis ekonomi Asia 1997-1998 akan kita bahas di artikel tersendiri.
Sebagai simpulan, dalam melaksanakan misi untuk melonjakkan stabilitas perekonomian negara-negara anggota, independensi IMF di pengambilan keputusan masih menjadi perdebatan. **
Artikel Ekonomi :
Kebijakan Moneter: tinjauan dasar
Konsep dan Permasalahan dalam Perdagangan Internasional
Bank Sentral dan Kebijakan Moneter
ASEAN Dalam Perekonomian Global
Pertemuan tersebut membicarakan mengenai pembangunan perekonomian pasca perang serta penyusunan tata kelola sistem keuangan global. Dari sinilah cikal bakal institusi multinasional terbentuk, yakni Dana Moneter Internasional (the International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (the entire world Bank). Untuk bahasan kali ini akan mengulas mengenai International Monetary Fund.
IMF merupakan institusi multi negara yang ditujukan untuk menjalankan evaluasi terhadap sistem finansial global, terutama menyangkut kebijakan moneter serta posisi neraca perdagangan.
dengan cara resmi the International Monetary Fund didirikan di 1945 dan saat ini mempunyai anggota tak kurang dari 188 negara. Adapun misi utama yang diemban IMF diantaranya merupakan:
- melonjakkan kerjasama moneter internasional.
- memastikan stabilitas finansial.
- memfasilitasi perdagangan internasional (international trade).
- mempromosikan tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil.
- membantu mewujudkan program pengentasan kemiskinan.
Dalam struktur organisasinya, IMF dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, wakil gubernur, serta perwakilan masing-masing anggota. Sementara untuk kepengurusan harian, tugas-tugas dewan gubernur didelegasikan kepada dewan direksi yang terdiri dari 24 orang, berisi delapan anggota perwakilan tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, China, Rusia, dan Arab Saudi, serta 16 perwakilan lain yang dipilih dengan cara bergantian setiap dua tahun. Dewan direksi sendiri dikepalai oleh seorang direktur pelaksana (managing director).
Dalam penentuan hak keanggotaan, IMF menetapkan kriteria tertentu yang dinamakan kuota. Kuota ini ditentukan oleh seberapa besar skala perekonomian nasional suatu negara yang tercermin dalam produk domestik bruto, neraca perdagangan, serta cadangan devisa. Kuota ini juga ikut menentukan hak suatu negara dalam pengambilan keputusan serta akses dana pinjaman (Brown, M, the International Monetary Fund, Advocates for International Development, 2012).
di saat ini Amerika Serikat mempunyai kuota tertinggi apabila dibandingkan dengan anggota-anggota lain. Selain itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya pihak yang Bisa memakai hak veto dalam pengambilan keputusan. Kondisi inilah yang setelah itu menimbulkan Sudut Pandang bahwa keputusan IMF sarat dengan kepentingan Amerika Serikat.
Lebih lanjut, dalam Aplikasi misi’nya, IMF mempunyai beberapa tugas inti, yakni: mengawasi kondisi moneter dan keuangan negara anggota serta perekonomian global di umumnya, setelah itu membagikan bantuan finansial (financial assistance) kepada negara anggota yang membutuhkan, serta menyediakan bantuan teknis (technical assistance).
Dalam rangka pengawasan terhadap kondisi moneter dan keuangan, dengan cara rutin dalam periode tertentu IMF mengirimkan perwakilannya untuk menjalankan penelitian (surveillance) di setiap negara anggota. Penelitian mencakup kebijakan fiskal dan moneter, tingkat suku bunga, stabilitas makroekonomi, serta kebijakan ekonomi terkait, seperti peraturan perburuhan, perdagangan, dan jaring pengaman sosial.
Lebih lanjut, IMF menerbitkan laporan analisis sistem perekonomian global yang terbit dua kali setahun dalam tajuk World Economic Outlook. Selain itu IMF juga menurunkan laporan lain menyangkut stabilitas sistem keuangan dan moneter, salah satu diantaranya merupakan Global Financial Stability Report.
setelah itu untuk bantuan finansial (financial assistance) diberikan kepada negara anggota yang mendapatkan permasalahan dalam neraca perdagangan, utang yang menjelang jatuh tempo, atau sedang mendapatkan krisis perekonomian domestik. Dalam prosedur pemberian pinjaman, IMF menerapkan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh negara penerima bantuan.
Syarat-syarat tersebut tertuang dalam penandatanganan kesepakatan atau lebih dikenal dengan nama ‘letter of intent’. Dalam praktiknya, persyaratan ini sering menjadi inti perdebatan, Sebab keharusan mengakomodasi kebijakan IMF memunculkan kesan bahwa IMF mencampuri urusan rumah tangga negara debitur.
Sedangkan untuk bantuan teknis (technical assistance) merupakan berupa jasa konsultasi dan pelatihan yang dilakukan oleh para ahli dibidangnya (fiskal, moneter, ekonomi pembangunan, dan lain-lain) kepada negara anggota dalam rangka melonjakkan stabilitas makroekonomi.
Ada banyak kritikan yang dialamatkan kepada IMF. Pertama, kebijakan yang diterapkan IMF cenderung tidak membagikan kesempatan (partisipasi) yang lebih bagus lagi, terutama untuk anggota-anggota yang berasal dari negara berkembang. Maka tidak mengherankan bila anggota-anggota tersebut meminta hak suara lebih besar, sehingga Bisa turut aktif dalam setiap pengambilan keputusan.
Lantas tidak sedikit pula pendapat yang menyatakan bahwa meski IMF menegaskan program yang dilakukan sepenuhnya berbasiskan di faktor ekonomi, akan akan tetapi dalam praktiknya, tidak jarang IMF terkooptasi dengan kepentingan politik, terutama untuk kepentingan negara-negara maju.
Bahkan Joseph Stiglitz, salah satu pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, menyebutkan bahwa syarat-syarat yang diwajibkan oleh IMF dengan mudah bertransformasi menjadi alat politik yang merugikan negara-negara berkembang.
Salah satu catatan penting yang menggambarkan kinerja IMF merupakan saat terjadi krisis ekonomi di 1997-1998 yang menerjang wilayah Asia, termasuk Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dua negara bertetangga, Malaysia dan Indonesia berbeda Sudut Pandang mengenai bantuan IMF. Perdana Menteri Malaysia di saat itu, Mahathir Mohammad memilih untuk menolak bantuan dari IMF meski tetap mempertimbangkan saran-saran yang direkomendasikan IMF.
Malaysia lebih memilih untuk mengembangkan strateginya sendiri dalam mengatasi krisis. di pertengahan 1998, disusunlah strategi dalam the National Economic Recovery Plan, antara lain dengan melonggarkan kebijakan moneter dan menurunkan tingkat suku bunga dengan cara bertahap; dan terbukti, Malaysia sukses menjalankan recovery ekonomi dalam waktu yang relatif cepat (Hui Lim in addition to Khoon Goh, How Malaysia Weathered The Financial Crisis: Policies in addition to Possible Lessons, 2012).
Disisi lain, pemerintah Indonesia dibawah presiden Soeharto memilih untuk menandatangani letter of intent, alias kontrak kerjasama dengan IMF, yang dikemudian hari terbukti semakin memperdalam krisis. Akibatnya, mata uang rupiah terdepresiasi hingga lebih dari 400%. Tercatat di awal 1997’an nilai tukar rupiah terhadap US Dollar ada dikisaran Rp 2,000-2,300/US$, melorot hingga lebih dari Rp 10,500/US$ hanya dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini setelah itu menjadi salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Soeharto. Detil mengenai krisis ekonomi Asia 1997-1998 akan kita bahas di artikel tersendiri.
Sebagai simpulan, dalam melaksanakan misi untuk melonjakkan stabilitas perekonomian negara-negara anggota, independensi IMF di pengambilan keputusan masih menjadi perdebatan. **
Artikel Ekonomi :
Kebijakan Moneter: tinjauan dasar
Konsep dan Permasalahan dalam Perdagangan Internasional
Bank Sentral dan Kebijakan Moneter
ASEAN Dalam Perekonomian Global
Subscribe Our Newsletter
Belum ada Komentar untuk "Sejarah Terbentuknya The International Monetary Fund (IMF): misi dan kontroversi Yang wajib Kita Ketahui"
Posting Komentar